MUSI RAWAS – Tribundaerah.com – Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, kembali menyambangi Arif Candra selaku Lurah Pasar Muara Beliti. Pertemuan tersebut berlangsung di halaman Kantor Camat Muara Beliti, pada saat Arif Candra hendak meninggalkan kantor camat.senin 22 Desember 2025.
Kedatangan para Ketua RT itu bertujuan untuk mengonfirmasi sejumlah persoalan, di antaranya terkait dana DAU serta kejelasan status Arif Candra sebagai Lurah Pasar Muara Beliti.
Diketahui sebelumnya, Arif Candra pernah menjelaskan bahwa masa jabatannya sebagai lurah akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2025. Namun, hingga saat ini yang bersangkutan masih terlihat aktif berkantor di Kelurahan Pasar Muara Beliti.
Salah seorang Ketua RT, Lastri, mengungkapkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2025 dirinya sempat meminta tanda tangan lurah terkait Surat Pernyataan Hibah (SPH) untuk melengkapi berkas pencairan dana DAU Tahun Anggaran 2025. Namun saat itu, Lurah Pasar Muara Beliti meminta agar menunggu lurah yang baru.
> “Lurah menyampaikan kepada saya, tunggu lurah baru saja, karena tanggal 20 Desember saya sudah tidak lagi menjabat,” ujar Lastri menirukan pernyataan Arif Candra.
Lebih lanjut, Lastri menyampaikan bahwa dirinya bersama rekan-rekan Ketua RT Pasar Muara Beliti dalam waktu dekat berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Aksi tersebut bertujuan mendesak Bupati Musi Rawas untuk mengevaluasi jabatan Lurah Pasar Muara Beliti.
Tak hanya itu, para Ketua RT juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum staf Kelurahan Pasar Muara Beliti yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat setempat.
Sementara itu, Arif Candra saat dikonfirmasi awak media terkait pertemuannya dengan sejumlah Ketua RT di halaman Kantor Camat Muara Beliti, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi dan tidak ada hal yang bersifat mendesak atau urgensi tertentu.
Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan keterangan para Ketua RT yang menyebutkan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan terkait dana dan status jabatan lurah.(*)
